80 Persen Gedung Ditargetkan Patuh
Provinsi DKI Jakarta menargetkan 80 persen gedung mematuhi peraturan kawasan dilarang merokok. Kepala Bidang Penegakan Hukum Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta Ridwan Panjaitan mengatakan pihaknya akan menerapkan pola pengawasan berjenjang, dari tingkat provinsi hingga kelurahan. “Target ini diharapkan tercapai pada akhir 2013,” kata Ridwan kemarin.Selain itu, dinas terkait akan menerapkan sistem pengawasan berjenjang di ruang lingkup kerjanya. Dia mencontohkan Dinas Kesehatan mengawasi tempat layanan kesehatan dan Dinas Pendidikan mengawasi sarana belajar. Dengan cara ini, diharapkan target mengawasi 50 ribu gedung bisa dilakukan.
Menurut data Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, dari 745 gedung perkantoran dan tempat umum yang diawasi tahun lalu, hanya 62 persen yang mematuhi peraturan kawasan dilarang merokok. Karena itu, kata Ridwan, 246 gedung yang tak taat aturan telah dikirimi surat peringatan.Survei Lembaga Demografi Universitas Indonesia menunjukkan tingkat pelanggaran peraturan kawasan dilarang merokok masih sangat tinggi. Dari 841 responden, 35 persen responden mengaku masih terpapar asap rokok setiap hari di tempat kerja. Selain itu, 31 persen responden mengatakan terpapar asap rokok di angkutan umum setiap hari.Menurut Ridwan, pada April-Mei 2012, pihaknya mengawasi 500 gedung yang masuk kawasan dilarang merokok. Menurut dia, gedung yang tak taat terhadap aturan akan diberi tiga kali peringatan berselang
14 hari, tujuh, dan tiga han. “Jika tidak dipatuhi, nama gedung akan diumumkan di media massa dan dicabut izinnya,” ujarnya.Untuk meningkatkan penerapan kawasan dilarang merokok, Gubernur DKI Fauzi Bowo menerbitkan peraturan baru, yakni Peraturan Gubernur Nomor Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Penegakan Hukum Kawasan Dilarang Merokok. Peraturan ini mengganti Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2010.Menurut Asisten Sekretaris Daerah DKI Bidang Kesejahteraan Masyarakat Mara Oloan Siregar, peraturan gubernur ini memperkuat peran serta pengelola tempat, gedung, dan angkutan umum untuk menerapkan kawasan dilarang merokok. Pengelola gedung wajib menyediakan sarana pengaduan masyarakat. “Ruang khusus merokok harus berada di luar gedung,” katanya, umbuomi*iiunusm
By. N/A
