• AdsPromoSponsor

JAKARTA (Suara Karya) Pemerintah perlu menaikkan cukai rokok untuk mendongkrak penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).Tambahan penerimaan negara ini bisa dimanfaatkan untuk menambah subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan subsidi lain yang dibutuhkan rakyat Selain itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan besaran royalti batu bara dengan mengikuti pola bagi hasil dalam, kegiatan industrialisasi. Tentunya ini juga dalam rangka meningkatkan penerimaan negara.Rangkuman pendapat ini disampaikan anggota Komisi VH DPR Dewi Aryani dan pengamat energi/Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria, secara terpisah, kemarin”Banyak sekali digulirkan ide-ide, mulai dari pakar ekonomi hingga pengamat kebijakan publik, termasuk politisi, dalam menambah pemasukan negara ini. Da-lam hal ini, cukai rokok seharusnya bisa juga menjadi altematif solusi untuk menambah penerimaan negara,” kata Dewi Aryani.

Menurut dia, target pendapatan dari cukai rokok sebesar Rp 73 triliun pada 2012 bisa ditingkatkan menjadi Rp 146 triliun jika pemerintah berani menaikkan cukai rokok sebesar 100 persen. Selanjutnya, tambahan pemasukan puluhan triliun rupiah per tahun ini bisa dialihkan untuk menyubsidi BBM.Mesi demikian, dia mengingatkan, peluang untuk menambah penerimaan negara tersebut perlu dilakukan dengan kearifan berpikir dan nurani. Artinya, semuanya dipertimbangkan berdasarkan pada kepentingan rakyat banyak, sehingga tidak malah merugikan. Misalnya di Singapura, scbungkus rokokSampoerna buatan Indonesia dijual seharga Rp 80.000, sementara di Indonesia seharga Rp 12.000 per bungkus. “Dampak dari kenaikan harga rokok tidak memengaruhi harga kebutuhan pokok. Ini berbeda dengan kenaikan harga BBM,” tutumya.

Lebih jauh dia mengatakan, pemerintah juga harus berani untuk mengkaji kem-, bali kebijakan di sektor energi, terutama terkait peningkatan royalti dari kegiatan pertambangan dan migas, terutama oleh perusahaan skala besar yang beroperasi di dalam negeriHal senada juga disampaikan Sofyano Zakaria. Menurut dia, selain mendongkrak penerimaan negara dari cukai rokok, pemerintah perlu mempertimbangkan kenaikan royalti batu bara. Pola bagi hasil yang selama ini sudah diterapkan dalam industri migas juga bisa dilakukan terhadap pertambangan batu bara dan lainnya. Jadi, bagian negara harus lebih besar dibandingperusahaan penambangnya.Faktanya, lanjut dia, pemerintah sepertinya menutup mata dan telinga soal batu bara. Seharusnya jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bingung mencari solusi agar defisit APBN tidak terlalu besar, maka kebijakan yang diambil pemerintah untuk batu bara dikaji ulang. Apalagi sesuai amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, batu bara merupakan hasil dari bumi dan dikuasai oleh negara serta dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat banyak dan bangsa..Tetapi nyatanya, peme; rintah terbuti tidak bisa memaksimalkan pendapatan negara dari royalti batu bara. Para pembantu SBY terkesan hanya mengandalkan kenaikan harga BBM untuk solusi menutup jebolnya APBN. Solusi mereka seperti menawarkan madu kepada SBY, tetapi sesungguhnya itu adalah racun, ucap Sofyano. (A Cholr/Pu.ljrt 5)
By. A Cholr